oleh

Dana Bos: Pelaporan Terlambat, Pencairan Terhambat

LENTERA.CO.ID – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah dicairkan sejak 21 Desember 2018. Dana tersebut sudah masuk direkening sekolah masing-masing, ditransfer dari rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Provinsi. Pasalnya, pihak sekolah pun dapat mengabil dana tersebut pada tanggal 26 Desember 2018 setelah menyelesaikan kewajiban menyampaikan laporan triwulan sebelumnya baru bisa mendapatkan rekomendasi untuk mencairkan triwulan berikutnya diakhir anggaran 2018, triwulan IV.

BACA JUGA Grafik Bidik Misi Meningkat, IAIN Ternate Kembali Menerima Beasiswa

Kepala Bidang Dasar (Kabidas), Dinas Pendidikan Kota Ternate, Aziz Tukuboya menjelaskan kepada media ini di ruang kerjanya pada Kamis, 10 Januari 2019, bahwa pencairan dana bos sedikit mengalami keterlambatan, disebabkan dari tim managmen Provinsi ke Pusat sehingga hal itu merupakan phunisment.

“Daerah yang laporannya terlambat, tidak akan ditransfer dari pusat ke daerah. Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang terlabat menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri,” ujarnya.

Aziz menjelaskan, Dana tersebut dikawal langsung oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur petunjuk teknisnya, Kementerian Keuangan mengatur ke uangan, dan Kementerian Dalam Negeri mengatur tentang penata usahan pengelola keuangan kerena berhubungan dengan kasumber, kerena pelaporan dana bos ini harus terkoneksi dengan sistem informasi keuangan (sinda) yang ada di BKD. “Jadi pelaporannya harus melalui BKD. Selain laporan online ke pusat, ada juga laporan yang konek dibagian keuangan,” terangnya.

Sementara pelaporan ditingkat sekolah, kata dia, tidak mengalami kendala. “Jika ada yang keterlambatan maka rekomendasi untuk kita tahan hingga pelaporanya selesai,” tutur dia.

Kemudian, lanjut dia, bila tidak ada rekomendasi, maka pihak Bank tidak akan melakukan pencairan sekalipun dana itu sudah masuk ke rekening. “Diblok sementara sampai ada rekomendasi yang kita berikan dan tandatangan baru pihak bank buka blok dan bisa cairkan dana tersebut,” ungkap Aziz.

Dia menyatakan, salah satu alat kontrol tiap sekolah, tujuannya agar cepat menyelesaiakn laporan. Bila sudah menggunakan, tentunya membuat laporan dan pertanggungjawabkan karena itu uang negara.

“Itu kepala sekolah dan pihak sekolah juga harus membuat laporan ke BKD, selain laporan online ke pusat, agar BKD imput untuk dijadikan bukti dan sebagai arsib pemeriksaan PPK di lapangan,” cetusnya.

Red: Hana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *