oleh

SPDK Desak Rektor Unkhair Cabut SK DO Empat Mahasiswa dan Kembalikan Fungsi Kampus

LENTERA MALUT – Ratusan mahasiswa dari puluhan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) menggelar konferesni pers, di depan gedung rektorat Universitas Khairun (Unkhair), Senin 6 Januari 2020. Dalam konferensi pers itu, mereka meminta rektor Unkhair, Husen Alting agar segera mencabut SK pemberhentian studi (Drop Out/DO) nomor 1860/UN44/KP/2019 terhadap empat mahasiswa.

Arbi M. Nur, salah satu mahasiswa yang terkena DO menuturkan bahwa SK DO tersebut tidak jelas karena mengakomodir surat dari kepolisian dengan nomor: B/52B/XXI/2019/Res Ternate.

“Tanpa alasan yang jelas, Rektor memberhentikan 4 mahasiswanya dengan tuduhan melakukan perbuatan ketidakpatutan yang mengarah pada tindakan makar dan mengganggu ketertiban umum,” kata Arbi saat konferensi pers.

Baca juga: Ikut Aksi Papua, Unkhair Drop Out 4 Mahasiswanya

Sebelumnya, Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1860/UN44/KP/2019 tertera bahwa yang menjadi dasar pemberhentian keempat mahasiswa tersebut adalah unjuk rasa damai “Memperingati 58 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Rakyat West Papua” yang dilakukan pada 2 Desember 2019 di depan kampus Universitas Muhammadiyah Ternate.

Empat mahasiswa yang mendapat DO adalah Arbi M. Nur (Prodi Kimia) dan Ikra S Alkatiri (Prodi PPKn) dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fahyudi Kabir Prodi Elektro dari Fakultas Teknik, dan Fahrul Abdullah Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian

Arbi bilang, tidak ada hubungan hukum yang jelas terkait Surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019/ dengan pemberhentian empat mahasiswa tersebut. Karena dalam isi surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019/ bukan Surat mentersangkakan atau Surat Perintah Penangkapan tindak makar atau mengganggu ketertiban umum.

Jika surat tersebut untuk penangkapan atau menjadikan sebagai tersangka, kata Arbi, tidak lantas rektor menerbitkan SK DO.

“Karena seseorang belum bisa dikatakan bersalah tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apalagi apa yang dilakukan empat mahasiswa tersebut pada 2 Desember 2019 bukan merupakan tindak pidana melainkan dalam rangka mengekspresikan hak konstitusionalnya yang di jamin negara dalam bentuk unjuk rasa damai/demonstrasi damai memprotes kesewenang-wenangan negara terhadap rakyat Papua,” tutur Arbi membacakan pernyataan sikap di hadapan ratusan orang yang hadir.

baca juga: Demo Desak Cabut SK DO 4 Mahasiswa Unkhair Berakhir Ricuh, Ada Korban

Surat kepolisian, kata dia, tidak bisa menjadi dasar karena sifatnya bukan surat penetapan yang memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan karena isiannya adalah, ‘tentang pemberitahuan yang dikirim komite aksi yang akan melakukan aksi damai/demonstrasi damai pada tanggal 2/12/ 2019.

“Sehingga Surat pemberitahuan dari kepolisian itu sebagai bukti bahwa dalam melaksanakan unjuk rasa damai/demonstrasi damai tersebut telah menempuh jalur hukum yang diperintahkan Undang-Undang. Sehingga dasar surat pemberitahuan sebagai alasan menerbitkan SK D.O adalah tidak beralasan menurut hukum,” terang Arbi.

Ada enam tuntutan dalam konferensi pers itu, diantaranya;
(1.) Cabut Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate nomor 1860/UN44/KP/2019.
(2.) Meminta kepada Menteri dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim untuk memecat Rektor Universitas Unkhair karen telah menciderai hak mahasiswa untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi.
(3.) Berikan jaminan kebebasan akademik sesuai dengan amanat konstitusi.
(4.) Menyerukan dukungan solidaritas untuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.
(5.) Menuntut pertanggungjawaban pihak Universitas Khairun Ternate atas penggunaan kekerasan dalam pembubaran massa aksi Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus pada senin (31/12/2019).
(6.) Cabut Surat Edaran Rektor nomor 1913/UN44/RT/2019.

Seperti di beritakan sebelumnya, SK DO itu diterbikan karena alasannya empat mahasiswa itu terlibat dalam aksi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP) di depan kampus Muhammadiyah Maluku Utara, pada 2 Desember 2019.

Reporter: Darman
Editor: Ajun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *