oleh

Mahasiswa di Manado Kecam DO Sepihak Unkhair dan UKIP Makassar

LENTERA PENDIDIKAN — Sejumlah mahasiswa di Manado, Sulawesi, yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Demikrasi Kampus (SPDK) menggelar kampanye mengecam terkait Surat Keputusan (SK) Drop Out (DO) sepihak yang dikeluarkan rektor Universitas khairun dan UKIP Makassar.

Kampanye yang dilakukan di lingkungan kampus Universitas Samratulangi, pada Selasa, 4 Februari 2020 sore tadi bertajuk “Selamatkan Demokrasi Kampus”.

Baca Juga: Ikut Aksi Papua, Unkhair Drop Out 4 Mahasiswanya

Kordinator Lapangan (Korlap) Ari, menyampaikan, bahwa kampanye itu sebagai bentuk kepedulian dan dukungan besar terhadap mahasiswa yang di Drop Out.

Keputusan yang diambil Rektor di dua Universitas itu, kata Ari, benar-benar kelewatan, dan merenggut hak mahasiswa. Rektor yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi harus bijak dalam berkeputusan. “Hal jelas terlihat bahwa reaktor sendiri tidak mengikuti aturan kampus,”

Baca: Demo Desak Cabut SK Drop Out 4 Mahasiswa Unkhair Berakhit Ricuh, Ada Korban

“Sebab mereka melakukan DO yang semana-mena,” ujar Ari ketika di wawancarai kontributor dari Manado, di Kantin Hukum.

Ari juga memaparkan, bahwa SPDK Manado tetap melakukan aksi kampanye sampai Rektor mencabut SK yang sudah dikeluarkan itu. Mereka berkomitmen untuk tetap menyuarakan mahasiswa yang di DO ini.

Meskipun di tengah hujan, Ari dan kawan-Kawan terus mengkampanyekan dukungan mahasiswa yang di DO, baik di Ternate mapun di Makassar.

Menurutnya kampus sekarang ini otoliter, merampas kebebasan mahasiswa menyampaikan aspirasi di depan umum.

“Jika ini terus di biarkan maka hal ini memukul pisikologi mahasiswa sehingga melahirkan generasi kebo,” terangnya.

Pada tahun 2019-2020 sudah terhitung 32 Mahasiswa yang di DO, hanya karena berbicara di depan umum. 4 mahasiswa dari Ternate dan 28 Mahasiswa dari Makassar.

Dalam kampanye SPDK menuntut , Cabut Surat Keputusan DO, Rektor Unkhair Nomor 1860/UN44/KP/2019, Pecat Rektor Unkahir dan Rektor UKIP, Cabut Surat Edaran Rektor Unkahir, Stop TNI/POlRI Masuk Kampus, Turunkan Biayaya UKT, Berikan Jaminan Kebebasan, Akademik Kepada Mahasiswa, Hentikan Represif terhadap Mahasiswa, Stop Pembungkaman Demokrasi, serta Cabut Surat Keputusan DO, Rektor UKIP Makassar nomor: 006/SK/UKIP.20/2020.

Kontributor: Thaty
Editor: Ajun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *